What's New Here?

Showing posts with label KRITIKAN. Show all posts
Showing posts with label KRITIKAN. Show all posts
KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Jakarta - Arahan Joko Widodo (Jokowi) ke relawan agar 'berani jika diajak berantem' jadi kontroversi. PSI, yang merupakan salah satu partai pendukung Jokowi, menegaskan bahwa itu bukan berarti Jokowi menyuruh pendukungnya berkelahi. 


"Pernyataan Pak Jokowi pada saat pertemuan relawan oleh lawan politik dipelintir, dipotong dan dicabut dari konteksnya sehingga yang ditampilkan di publik seolah-oleh Pak Jokowi memprovokasi agar terjadi benturan di akar rumput," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Minggu (5/8/2018). 
"Ini adalah kombinasi antara fitnah kejam, interpretasi yang serampangan dan moralitas yang rendah dari lawan politik," sambungnya. 

Toni meminta pernyataan Jokowi disimak secara seksama. Menurutnya, Jokowi justru menegaskan agar relawan Jokowi jangan saling mencela dan menjelekkan dalam kampanye. Jokowi juga melarang pendukungnya untuk berinisiatif melakukan kekerasan. 
"Namun sebagai bentuk defensif, mempertahankan diri, bila ada yang melakukan kekerasan, pendukung Jokowi harus berani melawan. Tapi, sekali lagi, sifarnya defensif bukan ofensif," ujar Toni. 
AGEN POKER TERBAIK
Dia menyinggung terminologi 'the last resort' dalam studi Hubungan Internasional. Toni menjelaskan bahwa tindakan militeristik mungkin dilakukan sebagai alternatif terakhir yang mesti diambil bila alternatif damai tidak bisa dilakukan lagi.

"Jadi tidak benar Pak Jokowi menganjurkan pendukungnya untuk berkelahi dengan pendukung lain. Sekali lagi, di tahun politik ini, jangan main fitnah dengan mempelintir pernyataan yang membuat gaduh masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Gerindra menyayangkan arahan Joko Widodo (Jokowi) yang meminta relawannya berani jika diajak berantem. Menurut Gerindra, pernyataan Jokowi itu mendorong kekerasan. 
"Presiden pakai kata-kata 'tapi kalau diajak berantem juga berani', seakan-akan presiden menganjurkan bahwa relawan Pak Jokowi beradu fisik dengan relawan Pak Prabowo. Dengan pernyataan presiden itu kan tidak etis ya. Presiden secara tidak langsung menganjurkan kekerasan dalam Pemilu 2019, ini nggak bener," kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, Minggu (5/8/2018). 

"Video Pernyataan Jokowi Dipelintir Lawan Politik, PSI: Jangan Fitnah" >>> Kampret Ma Otaknya Terbalik

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Jakarta - Arahan Joko Widodo (Jokowi) ke relawan agar 'berani jika diajak berantem' jadi kontroversi. PSI, yang merupakan salah satu partai pendukung Jokowi, menegaskan bahwa itu bukan berarti Jokowi menyuruh pendukungnya berkelahi. 


"Pernyataan Pak Jokowi pada saat pertemuan relawan oleh lawan politik dipelintir, dipotong dan dicabut dari konteksnya sehingga yang ditampilkan di publik seolah-oleh Pak Jokowi memprovokasi agar terjadi benturan di akar rumput," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Minggu (5/8/2018). 
"Ini adalah kombinasi antara fitnah kejam, interpretasi yang serampangan dan moralitas yang rendah dari lawan politik," sambungnya. 

Toni meminta pernyataan Jokowi disimak secara seksama. Menurutnya, Jokowi justru menegaskan agar relawan Jokowi jangan saling mencela dan menjelekkan dalam kampanye. Jokowi juga melarang pendukungnya untuk berinisiatif melakukan kekerasan. 
"Namun sebagai bentuk defensif, mempertahankan diri, bila ada yang melakukan kekerasan, pendukung Jokowi harus berani melawan. Tapi, sekali lagi, sifarnya defensif bukan ofensif," ujar Toni. 
AGEN POKER TERBAIK
Dia menyinggung terminologi 'the last resort' dalam studi Hubungan Internasional. Toni menjelaskan bahwa tindakan militeristik mungkin dilakukan sebagai alternatif terakhir yang mesti diambil bila alternatif damai tidak bisa dilakukan lagi.

"Jadi tidak benar Pak Jokowi menganjurkan pendukungnya untuk berkelahi dengan pendukung lain. Sekali lagi, di tahun politik ini, jangan main fitnah dengan mempelintir pernyataan yang membuat gaduh masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Gerindra menyayangkan arahan Joko Widodo (Jokowi) yang meminta relawannya berani jika diajak berantem. Menurut Gerindra, pernyataan Jokowi itu mendorong kekerasan. 
"Presiden pakai kata-kata 'tapi kalau diajak berantem juga berani', seakan-akan presiden menganjurkan bahwa relawan Pak Jokowi beradu fisik dengan relawan Pak Prabowo. Dengan pernyataan presiden itu kan tidak etis ya. Presiden secara tidak langsung menganjurkan kekerasan dalam Pemilu 2019, ini nggak bener," kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, Minggu (5/8/2018). 
KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Partai Demokrat (PD) menyayangkan pernyataan 'berani jika diajak berantem' yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada relawannya. PD meminta Jokowi tidak berlaku seperti provokator.


"Sungguh sangat disayangkan dan sangat tidak patut, juga tidak etis karena apapun alasannya, Presiden tidak boleh sebagai provokator yang memberikan semangat kekerasan bagi sesama anak bangsa," ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaean melalui pesan singkat, Minggu (5/8/2018).
Terlepas dari apa pun alasannya, PD menilai pernyataan Jokowi tidak patut. PD menyarankan DPR memanggil Jokowi soal arahannya itu.

"Sungguh ini tak layak, tak patut dan tidak etis. Saya pikir DPR harus memanggil presiden dan menegurnya karena ini bibit perang saudara," cetusnya.
Selain itu, Jokowi didesak menarik kata-katanya. "Presiden juga harus menarik kata-katanya, minta maaf salah diksi dan menganjurkan persaudaraan bukan perpecahan. Presiden kok mengamjurkan perkelahian? Ini salah dan harus ditegur," jelas Ferdinand.
Sebelumnya diberitakan, arahan itu disampaikan Jokowi saat Rapat Umum Relawan Jokowi di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8). Jokowi awalnya meminta relawan untuk bersatu, militan, dan kerja keras. 
Saat acara, wartawan diminta keluar di tengah-tengah pidato Jokowi. Namun, video potongan pidato Jokowi itu kemudian beredar luas di media sosial yaitu saat Jokowi meminta relawan berani jika diajak berantem. 
Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi menegaskan arahan Jokowi itu bukan berarti memerintahkan relawannya untuk berkelahi. Budi Arie lalu memberi versi lain dari potongan arahan Jokowi tersebut. Berikut penggalannya:

Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi kalau diajak berantem juga berani.

SUMBER BERITA : DETIK.COM

"Soal Pidato 'Berani Jika Diajak Berantem' PD Desak Jokowi Minta Maaf" Minta Maaf Nenek Lo...

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Partai Demokrat (PD) menyayangkan pernyataan 'berani jika diajak berantem' yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada relawannya. PD meminta Jokowi tidak berlaku seperti provokator.


"Sungguh sangat disayangkan dan sangat tidak patut, juga tidak etis karena apapun alasannya, Presiden tidak boleh sebagai provokator yang memberikan semangat kekerasan bagi sesama anak bangsa," ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaean melalui pesan singkat, Minggu (5/8/2018).
Terlepas dari apa pun alasannya, PD menilai pernyataan Jokowi tidak patut. PD menyarankan DPR memanggil Jokowi soal arahannya itu.

"Sungguh ini tak layak, tak patut dan tidak etis. Saya pikir DPR harus memanggil presiden dan menegurnya karena ini bibit perang saudara," cetusnya.
Selain itu, Jokowi didesak menarik kata-katanya. "Presiden juga harus menarik kata-katanya, minta maaf salah diksi dan menganjurkan persaudaraan bukan perpecahan. Presiden kok mengamjurkan perkelahian? Ini salah dan harus ditegur," jelas Ferdinand.
Sebelumnya diberitakan, arahan itu disampaikan Jokowi saat Rapat Umum Relawan Jokowi di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8). Jokowi awalnya meminta relawan untuk bersatu, militan, dan kerja keras. 
Saat acara, wartawan diminta keluar di tengah-tengah pidato Jokowi. Namun, video potongan pidato Jokowi itu kemudian beredar luas di media sosial yaitu saat Jokowi meminta relawan berani jika diajak berantem. 
Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi menegaskan arahan Jokowi itu bukan berarti memerintahkan relawannya untuk berkelahi. Budi Arie lalu memberi versi lain dari potongan arahan Jokowi tersebut. Berikut penggalannya:

Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi kalau diajak berantem juga berani.

SUMBER BERITA : DETIK.COM

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Jakarta - Ustazah Neno Warisman mengalami penolakan saat tiba di Bandara Hang Nadim, Batam. Aktivis 212 Eggi Sudjana menilai penolakan tersebut sebagai tanda kepanikan dari pihak pemerintah pendukung Presiden Joko Widodo.


"Itu tandanya, gerakan #2019GantiPresiden membuat panik pihaknya Jokowi. Kepanikannya itu tidak terukur lagi. Jadi buat ngaco-ngaco dan berperilaku intoleran dan berlaku tidak demokratis," kata Eggi kepada wartawan di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (29/7/2018).
Eggi menyarankan kepada pendukung Jokowi sebaiknya jangan membuat perpecahan semakin besar. Dia pun mengajak untuk bertarung secara objektif antar sesama pendukung.
"Jadi saran saya, semakin kalian terpuruk seperti itu dengan melakukan hal tidak benar, percayalah semakin besar. Kalau balon dipencet, dia melendung di sisi kiri, kalau terus dipencet dia meledak. Jadi jangan dibuat meledak seperti itu. Itu suatu kondisi objektif. Kedua, mari kita bertarung secara objektif sekarang ini," jelasnya.
Eggi juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap oknum penolakan Neno tersebut.

"Ya harus ditangkap dong, harus ditangkap. Misalnya dulu, FPI dianggap melakukan persekusi. Itu ditangkapin, masa giliran dia nggak ditangkap, nggak adil dong," tutur dia.
Sebelumnya, sejumlah warga membawa spanduk bertuliskan penolakan atas kehadiran ustazah Neno Warisman di Batam. Spanduk itu dibentang warga di depan pintu kedatangan Bandara Hang Nadim, Batam.
Selain membentangkan spanduk, mereka juga terdengar meneriakkan yel-yel. Neno sendiri rencananya hadir di Batam untuk untuk hadir pada kegiatan tabligh akbar dan deklarasi 2019 Ganti Presiden

SUMBER BERITA: DETIK.COM

"Neno Warisman Ditolak Di Batam, Eggy Sudjana: Pihak Jokowi Panik" >>> Yahhhh, Terbalik Goblok

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Jakarta - Ustazah Neno Warisman mengalami penolakan saat tiba di Bandara Hang Nadim, Batam. Aktivis 212 Eggi Sudjana menilai penolakan tersebut sebagai tanda kepanikan dari pihak pemerintah pendukung Presiden Joko Widodo.


"Itu tandanya, gerakan #2019GantiPresiden membuat panik pihaknya Jokowi. Kepanikannya itu tidak terukur lagi. Jadi buat ngaco-ngaco dan berperilaku intoleran dan berlaku tidak demokratis," kata Eggi kepada wartawan di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (29/7/2018).
Eggi menyarankan kepada pendukung Jokowi sebaiknya jangan membuat perpecahan semakin besar. Dia pun mengajak untuk bertarung secara objektif antar sesama pendukung.
"Jadi saran saya, semakin kalian terpuruk seperti itu dengan melakukan hal tidak benar, percayalah semakin besar. Kalau balon dipencet, dia melendung di sisi kiri, kalau terus dipencet dia meledak. Jadi jangan dibuat meledak seperti itu. Itu suatu kondisi objektif. Kedua, mari kita bertarung secara objektif sekarang ini," jelasnya.
Eggi juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap oknum penolakan Neno tersebut.

"Ya harus ditangkap dong, harus ditangkap. Misalnya dulu, FPI dianggap melakukan persekusi. Itu ditangkapin, masa giliran dia nggak ditangkap, nggak adil dong," tutur dia.
Sebelumnya, sejumlah warga membawa spanduk bertuliskan penolakan atas kehadiran ustazah Neno Warisman di Batam. Spanduk itu dibentang warga di depan pintu kedatangan Bandara Hang Nadim, Batam.
Selain membentangkan spanduk, mereka juga terdengar meneriakkan yel-yel. Neno sendiri rencananya hadir di Batam untuk untuk hadir pada kegiatan tabligh akbar dan deklarasi 2019 Ganti Presiden

SUMBER BERITA: DETIK.COM

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Jakarta - Lagi, angka kemiskinan disebut dalam pidato petinggi partai. Setelah sebelumnya angka kemiskinan disebut masih mencapai 100 juta orang oleh Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, kali ini angka kemiskinan disebut naik 50% oleh Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut naiknya angka kemiskinan karena kondisi negara yang kurang baik. Mulai dari nilai rupiah yang terus memburuk hingga harga yang terus melonjak. 
"Mata uang kita tambah, tambah rusak, tambah lemah. Apa yang terjadi adalah dalam 5 tahun terakhir kita tambah miskin, kurang-lebih 50% tambah miskin," tuding Prabowo di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018).
Beberapa pekan lalu Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data angka kemiskinan yang terus turun sejak periode 2002 lalu. Angka ini diklaim sebagai angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah.
DOMOINO QQ TERPERCAYA
Pernyataan Prabowo disebut oleh pihak Istana tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Tudingan Prabowo Soal Kemiskinan Naik 50% Adalah HOAX >>> Wo Wooo Wo Wooo

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Jakarta - Lagi, angka kemiskinan disebut dalam pidato petinggi partai. Setelah sebelumnya angka kemiskinan disebut masih mencapai 100 juta orang oleh Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, kali ini angka kemiskinan disebut naik 50% oleh Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut naiknya angka kemiskinan karena kondisi negara yang kurang baik. Mulai dari nilai rupiah yang terus memburuk hingga harga yang terus melonjak. 
"Mata uang kita tambah, tambah rusak, tambah lemah. Apa yang terjadi adalah dalam 5 tahun terakhir kita tambah miskin, kurang-lebih 50% tambah miskin," tuding Prabowo di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018).
Beberapa pekan lalu Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data angka kemiskinan yang terus turun sejak periode 2002 lalu. Angka ini diklaim sebagai angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah.
DOMOINO QQ TERPERCAYA
Pernyataan Prabowo disebut oleh pihak Istana tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Jakarta - Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional belum memutuskan rekomendasi capres/cawapres. Namun panitia menyebut Habib Rizieq Syihab, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto berpeluang direkomendasikan sebagai capres.


"Mungkin. Habib Rizieq mungkin, Anies mungkin, Prabowo mungkin. Kan tergantung floor. Cuma kan kita juga harus melihat kemungkinan-kemungkinan. Sayang kan kalau kemungkinannya tidak malah dianggap kita nggak ngerti politik. Kan kita harus ngerti politik sekarang," ujar Ketua GNPF-Ulama Yusuf Martak di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Sabtu (28/7/2018).
Yusuf enggan beranda-andai siapa yang akan direkomendasikan sebagai capres dalam acara Ijtimak Ulama, termasuk peluang terhadap Habib Rizieq. 
"Banyak, kalau Habib Rizieq sudah deklarasi di mana-mana. Sudah banyak. Makanya nanti lihat, sama lah kamu galau saya juga galau," kata Yusuf.
Yusuf tetap menyerahkan kepada kesepakatan bersama dalam forum untuk mengumumkan capres/cawapres yang direkomendasikan. Ia menambahkan, Ijtimak Ulama tidak condong berpihak pada satu kandidat.
"Jadi sampai hari ini pun, kemarin pun ada spanduk-spanduk yang dipasang di pinggir jalan saya juga minta diturunin. Mengarah ke satu orang, partai, kita tidak setuju. Karena ijtimak bener-bener ingin konsisten sampai selesai," tutupnya.

SUMBER BERITA : DETIK.COM

"Ijtimak Ulama Mengatakan Habib Rizieq-Anies-Prabowo Memiliki Peluang Jadi Capres." >>> Ahh Eleah, Gak Ada Yang Lain Ni!

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Jakarta - Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional belum memutuskan rekomendasi capres/cawapres. Namun panitia menyebut Habib Rizieq Syihab, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto berpeluang direkomendasikan sebagai capres.


"Mungkin. Habib Rizieq mungkin, Anies mungkin, Prabowo mungkin. Kan tergantung floor. Cuma kan kita juga harus melihat kemungkinan-kemungkinan. Sayang kan kalau kemungkinannya tidak malah dianggap kita nggak ngerti politik. Kan kita harus ngerti politik sekarang," ujar Ketua GNPF-Ulama Yusuf Martak di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Sabtu (28/7/2018).
Yusuf enggan beranda-andai siapa yang akan direkomendasikan sebagai capres dalam acara Ijtimak Ulama, termasuk peluang terhadap Habib Rizieq. 
"Banyak, kalau Habib Rizieq sudah deklarasi di mana-mana. Sudah banyak. Makanya nanti lihat, sama lah kamu galau saya juga galau," kata Yusuf.
Yusuf tetap menyerahkan kepada kesepakatan bersama dalam forum untuk mengumumkan capres/cawapres yang direkomendasikan. Ia menambahkan, Ijtimak Ulama tidak condong berpihak pada satu kandidat.
"Jadi sampai hari ini pun, kemarin pun ada spanduk-spanduk yang dipasang di pinggir jalan saya juga minta diturunin. Mengarah ke satu orang, partai, kita tidak setuju. Karena ijtimak bener-bener ingin konsisten sampai selesai," tutupnya.

SUMBER BERITA : DETIK.COM

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kembali berbicara soal kasus kematian di Maluku akibat kelaparan. Menurutnya, kasus ini karena pemerintah yang sibuk pencitraan sehingga membuat rakyat mati kelaparan. 


"Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah. Jangan sibuk memoles diri dengan pencitraan. Jangan sampai saat rakyat sedang tertimpa musibah kelaparan, pemerintah malah sibuk menjamu rekan koalisi di Istana dan para menteri sibuk berkampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara," kata Fadli dalam keterangannya, Jumat (27/7/2018).
Fadli lalu bicara soal laporan pertanggungjawaban APBN 2017 ke DPR yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Fadli heran terhadap laporan Sri Mulyani.
"Saya bilang pada Bu Sri Mulyani, bagaimana kesejahteraan meningkat, padahal ada gizi buruk dan kelaparan di Maluku," ucapnya.

Wakil Ketua DPR ini menganggap peristiwa kematian karena kelaparan sangat ironis. Padahal, kata Fadli, anggaran untuk bantuan sosial sebenarnya sangat besar.
Menurut Fadli, hingga April lalu, belanja Bansos bahkan meningkat hingga 138,76% alias lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan belanja Bansos tahun lalu. Kenaikan anggaran Bansos, dilanjutkan Fadli, merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan pos-pos belanja lainnya. Semestinya anggaran tersebut bisa mengatasi, bahkan mencegah, masalah kelaparan yang berujung kematian.
Fadli meminta pemerintah tidak mengecilkan peristiwa ini. Apalagi, kata Fadli, kelaparan yang dialami sekitar 170 warga komunitas adat Suku Mausu Ane di Maluku Tengah itu sebenarnya telah dilaporkan sejak awal Juli lalu.
"Seharusnya pemerintah bisa belajar dari kasus gizi buruk yang pernah menyerang suku Asmat pada akhir tahun 2017. Jangan sampai kejadian luar biasa semacam itu terus terulang dalam berbagai varian. Pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki komunitas adat harus punya mekanisme kontrol dan mekanisme tanggap darurat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di pedalaman semacam itu," ucap Fadli memberi saran.

SUMBER DETIK.COM

"Fadli Zon Sebut Pemerintah Sibuk Pencitraan, Rakyat Mati Kelaparan" Bukan Rakyat Tapi Koruptor Zon

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kembali berbicara soal kasus kematian di Maluku akibat kelaparan. Menurutnya, kasus ini karena pemerintah yang sibuk pencitraan sehingga membuat rakyat mati kelaparan. 


"Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah. Jangan sibuk memoles diri dengan pencitraan. Jangan sampai saat rakyat sedang tertimpa musibah kelaparan, pemerintah malah sibuk menjamu rekan koalisi di Istana dan para menteri sibuk berkampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara," kata Fadli dalam keterangannya, Jumat (27/7/2018).
Fadli lalu bicara soal laporan pertanggungjawaban APBN 2017 ke DPR yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Fadli heran terhadap laporan Sri Mulyani.
"Saya bilang pada Bu Sri Mulyani, bagaimana kesejahteraan meningkat, padahal ada gizi buruk dan kelaparan di Maluku," ucapnya.

Wakil Ketua DPR ini menganggap peristiwa kematian karena kelaparan sangat ironis. Padahal, kata Fadli, anggaran untuk bantuan sosial sebenarnya sangat besar.
Menurut Fadli, hingga April lalu, belanja Bansos bahkan meningkat hingga 138,76% alias lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan belanja Bansos tahun lalu. Kenaikan anggaran Bansos, dilanjutkan Fadli, merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan pos-pos belanja lainnya. Semestinya anggaran tersebut bisa mengatasi, bahkan mencegah, masalah kelaparan yang berujung kematian.
Fadli meminta pemerintah tidak mengecilkan peristiwa ini. Apalagi, kata Fadli, kelaparan yang dialami sekitar 170 warga komunitas adat Suku Mausu Ane di Maluku Tengah itu sebenarnya telah dilaporkan sejak awal Juli lalu.
"Seharusnya pemerintah bisa belajar dari kasus gizi buruk yang pernah menyerang suku Asmat pada akhir tahun 2017. Jangan sampai kejadian luar biasa semacam itu terus terulang dalam berbagai varian. Pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki komunitas adat harus punya mekanisme kontrol dan mekanisme tanggap darurat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di pedalaman semacam itu," ucap Fadli memberi saran.

SUMBER DETIK.COM

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan upaya lain untuk menangani persoalan Kali Item, seperti bau. Cairan penghilang bau juga akan dipakai.


"Salah satunya melakukan penyemprotan atau dengan bahan cairan untuk mengurangi bau. Dengan bahan cairan mereka punya supaya mengurangi bau di situ," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Teguh Hendrawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).
Teguh mengatakan, cairan akan disemprotkan di sekitar Jembatan Marto Kemayoran. Fokus penyemprotan berada area 700 meter sekitar Wisma Atlet.
"Kita fokus yang di Jembatan Marto yang panjang kita pasang jaring tuh. Kita fokus di situ dulu, kan 700 meter," jelas Teguh.
Teguh menuturkan menerima banyak tawaran untuk membersihkan Kali Item. Tawaran tersebut, menurut Teguh, masih terus dikaji.
"Banyak yang menawarkan produk-produk bisa menjernihkan, mengurangi bau, menghilangkan bau," terangnya.
Kali Item saat ini dipasang waring untuk mengurangi bau. Waring dipasang di sekitar Wisma Atlet, Kemayoran.

SUMBER BERITA : DETIK.COM

Pemprof DKI Akan Pakai Cairan Untuk Hilangkan Bau Kali Item >>> Mau Ketawa Takut Dosa. Molto Mana Molto

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan upaya lain untuk menangani persoalan Kali Item, seperti bau. Cairan penghilang bau juga akan dipakai.


"Salah satunya melakukan penyemprotan atau dengan bahan cairan untuk mengurangi bau. Dengan bahan cairan mereka punya supaya mengurangi bau di situ," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Teguh Hendrawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).
Teguh mengatakan, cairan akan disemprotkan di sekitar Jembatan Marto Kemayoran. Fokus penyemprotan berada area 700 meter sekitar Wisma Atlet.
"Kita fokus yang di Jembatan Marto yang panjang kita pasang jaring tuh. Kita fokus di situ dulu, kan 700 meter," jelas Teguh.
Teguh menuturkan menerima banyak tawaran untuk membersihkan Kali Item. Tawaran tersebut, menurut Teguh, masih terus dikaji.
"Banyak yang menawarkan produk-produk bisa menjernihkan, mengurangi bau, menghilangkan bau," terangnya.
Kali Item saat ini dipasang waring untuk mengurangi bau. Waring dipasang di sekitar Wisma Atlet, Kemayoran.

SUMBER BERITA : DETIK.COM

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengaku sering difitnah pernah menjadi komisaris Freeport. Amien menantang pihak yang bisa membuktikan fitnah itu akan diberi uang 100 juta dolar AS.


"Ini character assasination, kalau ada yang bisa membuktikan saya komisaris Freeport, saya kasih 100 juta dolar," kata Amien dalam seminar pengelolaan Freeport di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Amien mengatakan, jika benar dia komisaris Freeport sejak 10 tahun lalu, maka dia telah mempunyai uang tersebut. Dia menantang isu itu dibuktikan.
"Gaji saya sepuluh tahun sekitar itu. Sudah ada sekarang, kalau Anda bisa membuktikan (saya kasih). Kalau Anda tak bisa membuktikan ya tak ada 100 juta dolar itu," ujar Amien.
"Ditambah Rp 100 juta untuk ongkos ke Yogyakarta," imbuhnya

Amien menegaskan posisinya terhadap Freeport. Dia minta Freeport ditutup.
"Kalau saya memang tutup Freeport, titik," ucap Amien.

SUMBER BERITA : NEWS.DETIK.COM

"Amien Rais : Saya Kasih 100 Juta Dolar Buktikan Saya Komisaris Freeport" >>> Ahh Lambeh, Yogya - Jakarta Nya Kapan?

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengaku sering difitnah pernah menjadi komisaris Freeport. Amien menantang pihak yang bisa membuktikan fitnah itu akan diberi uang 100 juta dolar AS.


"Ini character assasination, kalau ada yang bisa membuktikan saya komisaris Freeport, saya kasih 100 juta dolar," kata Amien dalam seminar pengelolaan Freeport di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Amien mengatakan, jika benar dia komisaris Freeport sejak 10 tahun lalu, maka dia telah mempunyai uang tersebut. Dia menantang isu itu dibuktikan.
"Gaji saya sepuluh tahun sekitar itu. Sudah ada sekarang, kalau Anda bisa membuktikan (saya kasih). Kalau Anda tak bisa membuktikan ya tak ada 100 juta dolar itu," ujar Amien.
"Ditambah Rp 100 juta untuk ongkos ke Yogyakarta," imbuhnya

Amien menegaskan posisinya terhadap Freeport. Dia minta Freeport ditutup.
"Kalau saya memang tutup Freeport, titik," ucap Amien.

SUMBER BERITA : NEWS.DETIK.COM

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera yakin kampanye ganti presiden akan benar-benar terwujud pada 2019 mendatang. 


"Jadi nanti buat kami, gabungnya Pak SBY, Pak Prabowo (Prabowo Subianto), kami makin yakin insya Allah 2019 ganti presiden," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018). 
Tanggapan positif tersebut dikatakannya setelah penjajakan koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang terlaksana pada Selasa (24/7/2018) malam.

Ia mengaku gembira dengan pertemuan tersebut karena dinilai sebagai sebuah titik terang terbentuknya koalisi. 
Meskipun demikian, sampai saat ini kepastian terkait siapa cawapres yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2019 juga belum ada.

PKS masih tetap pada pendiriannya untuk mengajukan sembilan nama, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. 
Sementara itu, Partai Demokrat menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres. Di sisi lain, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai pendamping capres.

Menurut Mardani, hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Namun, melihat penjajakan koalisi sudah dilakukan, ia mengharapkan adanya pertemuan antara partai-partai pengusung Prabowo untuk diskusi lebih lanjut. 
"Satu-dua hari ke depan kami berharap Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Berkarya (duduk bersama), nanti kita akan bahas bersama-sama," ujarnya.

SUMBER : KOMPAS.COM

Demokrat Merapat, Mardani Yakin 2019 Ganti Presiden. >>> Kalau Gw Yakin, Jokowi Menang, RSJ Penuh

KOMENTAR BLAK BLAKAN  TERKINI - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera yakin kampanye ganti presiden akan benar-benar terwujud pada 2019 mendatang. 


"Jadi nanti buat kami, gabungnya Pak SBY, Pak Prabowo (Prabowo Subianto), kami makin yakin insya Allah 2019 ganti presiden," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018). 
Tanggapan positif tersebut dikatakannya setelah penjajakan koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang terlaksana pada Selasa (24/7/2018) malam.

Ia mengaku gembira dengan pertemuan tersebut karena dinilai sebagai sebuah titik terang terbentuknya koalisi. 
Meskipun demikian, sampai saat ini kepastian terkait siapa cawapres yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2019 juga belum ada.

PKS masih tetap pada pendiriannya untuk mengajukan sembilan nama, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. 
Sementara itu, Partai Demokrat menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres. Di sisi lain, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai pendamping capres.

Menurut Mardani, hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Namun, melihat penjajakan koalisi sudah dilakukan, ia mengharapkan adanya pertemuan antara partai-partai pengusung Prabowo untuk diskusi lebih lanjut. 
"Satu-dua hari ke depan kami berharap Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Berkarya (duduk bersama), nanti kita akan bahas bersama-sama," ujarnya.

SUMBER : KOMPAS.COM